Industri Indonesia

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa edar produk, serta semakin rendahnya margin keuntungan. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.

Atas dasar pemikiran tersebut kebijakan dalam pembangunan industri Indonesia harus dapat menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus strategi pembangunan industri pada masa depan adalah membangun daya saing sektor industri yang berkelanjutan di pasar domestik.

Dalam situasi yang seperti itu, maka untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri nasional memerlukan arahan dan kebijakan yang jelas. Kebijakan yang mampu menjawab pertanyaan, kemana dan seperti apa bangun industri Indonesia dalam jangka menengah, maupun jangka panjang.

Untuk menjawab dan mengantisipasi berbagai masalah, issue, serta tantangan di atas, Departemen Perindustrian telah menyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yang telah disepakati oleh berbagai pihak terkait, dimana pendekatan pembangunan industri dilakukan melalui Konsep Klaster dalam konteks membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Sesuai dengan kriteria daya saing yang ditetapkan untuk kurun waktu jangka menengah (2005-2009) telah dipilih pengembangan klaster industri inti termasuk pengembangan industri terkait dan industri penunjang.

Tantangan yang Dihadapi Sektor Industri

Tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah  kecenderungan penurunan daya saing industri di pasar internasional. Penyebabnya antara lain adalah meningkatnya biaya energi, ekonomi biaya tinggi, penyelundupan serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan berikutnya adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan antar industri, baik antara industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil menengah, belum terbangunnya struktur klaster (industrial cluster) yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi tertentu.

Sementara itu, tingkat utilisasi kapasitas produksi industri masih rata-rata di bawah 70 persen, dan ditambah dengan masih tingginya impor bahan baku, maka kemampuan sektor industri dalam upaya penyerapan tenaga kerja masih terbatas. 

Di sisi lain, industri kecil dan menengah (IKM) yang memiliki potensi tinggi dalam penyerapan tenaga kerja ternyata masih memiliki berbagai keterbatasan yang masih belum dapat diatasi dengan tuntas sampai saat ini. Permasalahan utama yang dihadapi oleh IKM adalah sulitnya mendapatkan akses permodalan, keterbatasan sumber daya manusia yang siap, kurang dalam kemampuan manajemen dan bisnis, serta terbatasnya kemampuan akses informasi untuk membaca peluang pasar serta mensiasati perubahan pasar yang cepat.

Dalam rangka lebih menyebarkan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka investasi di luar Pulau Jawa masih kurang menarik bagi investor karena terbatasnya kapasitas infrastruktur ekonomi, terbatasnya sumber daya manusia, serta kecilnya jumlah penduduk sebagai basis tenaga kerja dan sekaligus sebagai pasar produk.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Nasional
Arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu, yang dijabarkan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009. Dalam kerangka tersebut, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi “sebuah negara industri tangguh di dunia, dengan visi antara yaitu “Pada tahun 2024 Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru.

Untuk mewujudkan visi tersebut, sektor industri mengemban misi 2004-2009 sebagai berikut:

·         Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;

·         Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;

·         Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;

·         Menjadi wahana untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;

·         Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat;

·         Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat.

Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu (1) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri; (2) Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri; (3) Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian; (4) Mendukung perkembangan sektor infrastruktur; (5) Meningkatkan kemampuan teknologi; (6) Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk; dan (7) Meningkatkan penyebaran industri.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut dan untuk menjawab tantangan di atas maka kebijakan dalam pembangunan industri manufaktur diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Persaingan internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga fokus dari strategi pembangunan industri di masa depan adalah membangun daya saing industri manufaktur yang berkelanjutan di pasar internasional. Untuk itu, strategi pembangunan industri manufaktur ke depan dengan memperhatikan kecenderungan pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, adalah melalui pendekatan klaster dalam rangka membangun daya saing industri yang kolektif.

Industri manufaktur masa depan adalah industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage).

Bangun susun sektor industri yang diharapkan harus mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung ketahanan perekonomian nasional di masa yang akan datang. Sektor industri prioritas tersebut dipilih berdasarkan keterkaitan dan kedalaman struktur yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan serta tangguh di pasar internasional.

Pembangunan industri tersebut diarahkan pada penguatan daya saing, pendalaman rantai pengolahan di dalam negeri serta dengan mendorong tumbuhnya pola jejaring (networking) industri dalam format klaster yang sesuai baik pada kelompok industri prioritas masa depan, yaitu: industri agro, industri alat angkut, industri telematika, maupun penguatan basis industri manufaktur, serta industri kecil-menengah tertentu.

Dalam jangka menengah (2004-2009), fokus pembangunan industri adalah penguatan dan penumbuhan klaster-klaster industri inti yang berjumlah sepuluh kelompok industri, yaitu: industri makanan dan minuman, industri pengolahan hasil laut, industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki, industri kelapa sawit, industri barang kayu (termasuk rotan), industri karet dan barang karet, industri pulp dan kertas, industri mesin listrik dan peralatannya, serta industri petrokimia. Pengembangan sepuluh klaster industri inti dilakukan secara komprehensif dan integratif, yang didukung secara simultan dengan pengembangan industri terkait (related industries) dan industri penunjang (supporting industries).

Pengembangan industri agro dalam jangka menengah adalah ditujukan untuk memperkuat rantai nilai (value chain) melalui penguatan struktur, diversifikasi, peningkatan nilai tambah, peningkatan mutu, serta perluasan penguasaan pasar. Sedangkan dalam jangka panjang, difokuskan pada upaya pembangunan industri agro yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pengembangan industri alat angkut dalam jangka menengah adalah memfokuskan peningkatan kemampuan industri komponen, dan untuk jangka panjang selanjutnya diarahkan pada pembangunan kapasitas nasional di bidang teknologi agar memiliki kemandirian dalam rancang bangun (design) dan rekayasa (engineering) komponen, sub-assembly, maupun barang jadi.

Pengembangan industri telematika dilakukan dengan membangun sentra-sentra industri telematika, aliansi strategis, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Diharapkan dalam jangka panjang, industri telematika Indonesia dapat menjadi basis produksi industri telematika global.

Perkuatan basis industri manufaktur ditujukan bagi kelompok industri yang telah ada dan sudah berkembang saat ini, agar ketergantungannya terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang relatif kurang terampil menjadi berkurang, industri pada kelompok ini harus didorong  agar mampu menjadi industri kelas dunia.

Basis industri manufaktur perlu direstrukturisasi dan dikonsolidasikan segera agar efisiensi dan daya saingnya di dunia internasional meningkat, selain itu untuk jangka panjang, perlu didorong terselenggaranya peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan (R&D), teknologi dan desain di industri, dalam rangka membangun kemampuan bersaing jangka panjang.

Dengan memperhatikan permasalahan yang bersifat nasional baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka peningkatan daya saing, maka pembangunan industri nasional yang sinergi dengan pembangunan daerah diarahkan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan top-down yaitu pembangunan industri yang direncanakan (by design) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Kedua, pendekatan bottom-up yaitu melalui penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing. Dalam pendekatan ini Departemen Perindustrian akan berpartisipasi secara aktif dalam membangun dan mengembangkan kompetensi inti daerah tersebut. Hal ini sekaligus merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta menumbuhkan aktivitas perekonomian di daerah. Di samping itu, pengembangan IKM merupakan bagian integral dari upaya pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan IKM 2005-2009 adalah (1) Meningkatnya unit usaha mencapai 3,95 juta pada akhir tahun 2009, atau dengan laju pertumbuhan 4,04 %; (2) Penyerapan tenaga kerja mencapai 10,3 juta orang pada akhir tahun 2009, atau dengan laju pertumbuhan sebesar 4,94 %; sedangkan (3) Nilai ekspor yang disumbangkan oleh produk IKM mampu mencapai US$ 8,9 milyar, atau dengan pertumbuhan sebesar 2,47 %. Dengan demikian, hasil pengembangan IKM ini diharapkan antara lain meningkatnya produktivitas dan daya saing sehingga peranan IKM di pasar dalam negeri dan ekspor semakin besar.   

Adapun tujuan pengembangan IKM adalah (1) Meningkatkan kesempatan berusaha, lapangan kerja dan pendapatan; (2) Memperkuat struktur industri; (3) Meningkatkan IKM berbasis hasil karya intelektual (knowledge-based); (4) Meningkatkan persebaran industri; dan (5) Melestarikan seni budaya kegiatan produktif yang ekonomis.

Bagi IKM, peningkatan kemitraan, baik dalam bidang pemasaran, teknologi maupun permodalan perlu segera dilakukan. Fasilitasi pemerintah masih tetap sangat diperlukan dan dalam intensitas yang tinggi. Pengembangan IKM perlu dilakukan secara terintegrasi dan sinergi dengan pengembangan industri berskala menengah dan besar, karena kebijakan pengembangan sektoral tidak bisa mengkotak-kotakkan kebijakan menurut skala usaha. Untuk itu strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui (1) Pemberdayaan IKM yang sudah ada; (2) Pembinaan IKM secara terpadu; dan (3) Meningkatkan keterkaitan IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya.

Daftar pustaka
 FAHMI idris (Menteri Perindustrian Republik Indonesia)